inspektorat daerah adalah. Kepala Inspektorat tentunya takut kepada sekda dan bupati sebagai atasannya. inspektorat daerah adalah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 3. Koordinasi Pembangunan ZI 2020; Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas dalam arti lain bahwa Zona Intergritas/ Wilayah Bebas Korupsi merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi di. 4. Didalam Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi program pemerintah. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di. 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang. Menurut Harahap (2009:145) laporan keuangan yang disusun tersebut. Salah satu dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam LKPD adalah Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Wajo; 6. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. informasi dalam KUA. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara. 2. Tim Pemeriksa/Audit adalah Tim yang dibentuk terdiri atas Pengendali Mutu/Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG. 7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Tugas Inspektorat Inspektorat adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang Dasar hukum terbaru yang melandasi kedudukan Inspektorat Kabupaten Tegal adalah UU No. JUDUL : PELAKSANAAN MANAJEMEN INSPEKTORAT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU Nama : Aqtor Rahim Pawa NPP : 26. ini adalah Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Ternate. 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi. File ini berisi penjelasan lengkap tentang tujuan, asas, prinsip, klasifikasi, pembentukan, pengubahan, dan penghapusan. 2 TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR Tujuan Standar Kompetensi Auditor adalah untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum. Inspektorat merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Inspektur Pembantu I/II/III/IV berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Daerah. Inspektur; b. com) – Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 10 tahun 2017, mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi dan tata kerja Inspektorat Kota Bekasi. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ada-lah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan. Klinik ini adalah d alam rangka Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning system (memberi peringatan dini) dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan. 5. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-65/PK. Aparat Pengawasan Intern. “Harapannya APIP dapat membangun. 1 September 2015 APIP pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Alor mengenai pengelolahan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan pada tiap akhir tahun. Pilih Topik. Sebagai pemateri dalam acara ini adalah Ibu Ahmiyati Catur, SE. Media aduan digital untuk Masyarakat Kabupaten Pati. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat. Inspektorat Kota Yogyakarta. E, M. (MH) masyarakat desa Kajuanak. 1. Itjen Kemendikbudristek adalah salah satu bentuk APIP, yang merupakan aparat pemeriksa di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab pada. Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB X Bagian ketiga Pasal 101 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara,pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur. 6. Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. 14 2. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai. 11. Jabatan pengawas yang melekat pada pegawai negeri tersebut merupakan suatu jabatan fungsional, sebagaimana yang diatur dalam PerMen-PAN Nomor 15 tahun 2009 yaitu Jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan tas penyelenggaraan teknis urusan. 7. 10. adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Bahtiar, sesuai rekomendasi KPK kepada Presiden, penguatan terhadap APIP agar dapat lebih independen, efektif, dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah. 2. Inspektorat Daerah adalah InspektoratDaerah Kabupaten Lumajang. Inspektorat. KONSEPSI PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO A. Salah satu faktor pengungkit untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melakukan penguatan dibidang pengawasan, yaitu dengan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi. INSPEKTORAT DAERAH JL. U. (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. kotabogor . 5. DISIPLIN, OBJEKTIF DAN RESPONSIF. Secara fungsional, uraian tugas auditor inspektorat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Kelembagaan a. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Garut. Kantor Inspektorat Daerah Kab. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,INSPEKTORAT DAERAH Alamat : Jl. rumusan masalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. 15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah. /FAX (0294) 381498 psw. INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA Jl. Peran Inspektorat Daerah adalah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur. INSPEKTORAT DAERAH JL. pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kayong Utara. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 15. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suryakencana No. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11 Batang 51212 Lihat Peta. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang masih kurang, termasuk kurangnya jumlah komputer yang ada di inspektorat. Hardito Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya sekaligus ketua panitia penyelenggara telaah sejawat dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin lima tahunan dan berdasarkan data kegiatan telaah sejawat terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Bupati adalah Bupati Jepara; 4. Hal ini terbukti terdapat. Pen gawasan Intern a dalah seluruh proses kegiatan audit ,reviu. Alasannya, karena secara logis dan legal kedua IKK ini. 2. Pd. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 1. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa, menganalisis penyebab. Daerah (OPD) maupun pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah); • Kekurangpahaman baik di tingkat pimpinan daerah maupun tingkat teknis dalam penyelenggaraan SPIP; • Kurangnya dorongan atau dukungan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah atau Inspektorat Daerah dalam2. Adapun tujuan dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah : 1. riau. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. 1. Pengertian risiko menurut SAIPI adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan (AAIPI, 2013). Berdasarkan survei capaian kinerja pada Inspektorat Daerah adalah 83,25 termasuk dalam kategori ”Baik”, namun meskipun demikian masih harus meningkatkan kualitas pelayanan disemua unsur. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPKDalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara online Dan Inspektorat Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud. Baca juga: Tugas dan Fungsi BPKP. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam adalah mengacu pada : 1. Sekretariat : inspektorat daerah dalam melakuakan pengawasan dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah dami optimalisasi tugas bdan tanggungjawab. Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Latar belakang. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 7. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah Intansi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan melakukan pemeriksaan terhadap aspek trupoksi, sumber daya manusia,. 128; inspektorat@surabaya. Telp. Inspektorat daerah. Senin (30/7) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan Asistensi Penilaian Risiko Kegiatan OPD yang diikuti oleh 5 OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi Usaha Kecil. 11. 9. Obyek kajian adalah inspektorat Daerah, mencakup SKPD, pemerintahan desa dan LKM (BUMDes) di Kabupaten Kulon Progo. melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Target indikator tercapainya sasaran strategis keduaPedoman Telaahan Sejawat Intern Inspektorat Kota Bandun g. BEKASI (IndepensensI. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1605, 2017 KEMENDAGRI. adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan. 5. 10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah. Dalam PP No. Kamus Singkatan Pengawasan adalah dokumen yang berisi daftar singkatan yang sering digunakan dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,. Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. TugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, LembagaInspektorat Jenderal Kemendikbudristek melaksanakan Rapat Koordinasi SPI PTN Seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi SPI di masing-masing PTN. com INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR, 2019 ABSTRAK. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali adalah Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal, yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Peran Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai pengawas pemerintah dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah melakukan pemeriksaaan terhadap PNS di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan tingkatan sedang dan berat berdasarkan laporan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. E-CONSULTING. Hal ini “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan menandakan bahwa Inspektorat Daerah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan Kabupaten/Kota hanya berhasil dalam yang ditujukan untuk menjamin menghadirkan pelaporan keuangan yang andal, penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah namun belum mampu mengamankan aset. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 5. (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui audit internal (Sawyer et al. 4. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemeri. Lihat Selengkapnya. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,. 2. 6. 00 WIB bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 7. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,. (Taufik, 2011). 1. 3 Padahal, tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah Kamus Singkatan Pengawasan adalah dokumen yang berisi daftar singkatan yang sering digunakan dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. 5. 3. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat. Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adapun susunan organisasi Inspektorat DIY tersaji pada Gambar 1.